Model Persamaan Struktural Perilaku Penarikan Withdrawal Behavior Structural Equation Model

Setiap tahun, pemerintah kehilangan jutaan atau bahkan miliaran rupiah untuk mengkompensasi anggaran untuk belanja pegawai karena Withdrawal Behavior. Penelitian ini menggunakan teori perilaku yang direncanakan untuk menganalisis anteseden perilaku penarikan meliputi absensi, keterlambatan, dan penarikan ringan seperti pada melamun ketika bekerja. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggunakan 155 karyawan dari 8 kantor pemerintah daerah sebagai responden. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dicatat dengan cara laporan diri. Data dianalisis dengan menggunakan model persamaan struktural (SEM) dengan AMOS 16. Hasil menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan dan konflik keluarga-pekerjaan secara signifikan terkait dengan niat penarikan, yang selanjutnya diprediksi sebagai berlakunya perilaku penarikan. Dengan demikian, pemerintah sebagai pengambil keputusan dapat menurunkan perilaku penarikan dengan terutama berfokus pada pengurangan penyebab konflik yaitu keluarga-pekerjaan dan dengan menerapkan praktek organisasi yang membuat sulit untuk melakukan perilaku penarikan. Every year, goverment lost millions or even billions of rupiahs to compensate the budgets for employee expenditures due to withdrawal behavior. This research used the theory of planned behavior to analyze the antecedents of withdrawal behavior which includes absenteism, lateness, and minor withdrawal such as on the job daydreaming. This research was conducted in Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung, Central Java using 155 employees of 8 local government offices as respondent. The data were collected using questionnaire wich recorded as self report. Data were analyzed using structural equation modelling (SEM) with AMOS 16. Result indicate that perceived behavioral control and family to work conflict were significantly related to withdrawal intentions, which predicted later enactment of withdrawal behavior. Thus, government as the decision maker can decrease withdrawal behavior by primarily focusing on reduce the cause of family work conflict and by implementing organizational practice that make it difficult to commit in withdrawal behavior.